Makassar, bilikf4kt@.id – Wakil Bupati Luwu Timur, Puspawati Husler, tampil dengan nada tegas dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tematik Penyusunan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Sulawesi Selatan 2027 yang digelar di Kantor Gubernur Sulsel. Di hadapan para pengambil kebijakan, ia tidak sekadar melaporkan capaian, tetapi menegaskan arah politik pembangunan daerahnya: penanggulangan kemiskinan yang terintegrasi dan inklusif, bukan sekadar slogan administratif.
Di forum yang turut dihadiri Sekretaris Daerah Provinsi Sulsel, Jufri Rahman, Puspawati memaparkan tren penurunan kemiskinan di Luwu Timur sebagai hasil dari intervensi program yang, menurutnya, dirancang lebih terukur dan menyentuh kebutuhan riil masyarakat. Ia menyebut program “Tiga Kartu Sakti” sebagai instrumen kunci yang mendorong penurunan angka kemiskinan dari 6,58 persen pada 2024 menjadi 5,79 persen di 2025. Tahun ini, pemerintah daerah memasang target lebih agresif: menekan angka tersebut hingga kisaran 5,10–5,34 persen.
Namun, bagi Puspawati, capaian statistik bukanlah tujuan akhir. Ia menekankan bahwa setiap intervensi harus mampu menciptakan efek berkelanjutan—menggeser warga dari ketergantungan menuju kemandirian ekonomi. Pernyataan ini sekaligus menjadi penegasan bahwa pendekatan pembangunan yang diusung tidak berhenti pada distribusi bantuan, melainkan transformasi sosial-ekonomi.
Sementara itu, Jufri Rahman mengingatkan bahwa keberhasilan penanggulangan kemiskinan tidak dapat diukur semata dari grafik penurunan angka. Dalam arahannya, ia menyoroti peran strategis para wakil kepala daerah sebagai Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD). Ia mendorong agar para pemimpin daerah keluar dari jebakan pendekatan administratif dan mulai menekankan pemerataan kesejahteraan yang lebih substantif. Menurutnya, kolaborasi lintas pemangku kepentingan menjadi prasyarat mutlak untuk menghadirkan kebijakan yang berkeadilan.
Pandangan tersebut diperkuat oleh Plt. Kepala Bapelitbangda Sulsel, Irawan Dermayasamin Ibrahim, yang menegaskan bahwa efektivitas penanganan kemiskinan sangat ditentukan oleh fondasi ekonomi yang kuat—terutama penciptaan lapangan kerja, ketahanan pangan, dan infrastruktur yang memadai. Tanpa itu, program pengentasan kemiskinan berisiko menjadi solusi jangka pendek yang rapuh.
Forum ini mempertemukan seluruh wakil bupati dan wakil wali kota serta pimpinan OPD se-Sulawesi Selatan. Di balik agenda formalnya, tersirat satu tantangan besar: merumuskan strategi kolektif yang tidak hanya ambisius di atas kertas, tetapi juga mampu menjawab kompleksitas kemiskinan secara nyata menuju 2027. (Put/Red)
