Malili, bilikf4kt@.id — Bupati Luwu Timur, Irwan Bachri Syam, kembali memperlihatkan komitmennya dalam memastikan roda pemerintahan berjalan efektif dan program pembangunan benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat. Hal itu ditunjukkan melalui inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah perangkat daerah, termasuk Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Perkimtan) serta Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan.
Sidak tersebut tidak sekadar menjadi agenda pemeriksaan rutin. Bupati Irwan menggunakan kesempatan itu untuk melihat langsung kondisi lingkungan kerja, tingkat kedisiplinan aparatur, sekaligus mengevaluasi pelaksanaan sejumlah program yang menjadi tanggung jawab masing-masing perangkat daerah.
Di Dinas Perkimtan, perhatian Bupati tertuju pada kondisi kebersihan lingkungan kantor. Menurutnya, kebersihan merupakan bagian dari budaya kerja sekaligus bentuk konsistensi aparatur dalam mendukung program pemerintah, termasuk Jumat Bersih Juara (JBJ) yang telah dicanangkan pemerintah daerah.
“Jumat Bersih Juara harus terlihat pelaksanaannya. Jangan sampai program pemerintah berjalan di luar kantor, tetapi lingkungan kantor sendiri tidak mencerminkannya,” tegas Irwan.
Selain persoalan kebersihan, Bupati juga melakukan pengecekan terhadap tingkat kehadiran pegawai. Ia meminta data kehadiran diperlihatkan secara jelas untuk memastikan seluruh aparatur menjalankan kewajibannya sesuai ketentuan.
“Sebentar berikan saya daftar hadir. Yang tidak hadir tanpa keterangan akan diberikan SP,” tegasnya.
Langkah tersebut menunjukkan perhatian Bupati terhadap kedisiplinan aparatur sebagai bagian penting dari peningkatan kualitas pelayanan pemerintahan. Menurutnya, keberadaan pegawai di tempat kerja harus sejalan dengan tanggung jawab dan tugas yang telah diberikan.
Dalam sidak itu, Bupati kemudian mengevaluasi pelaksanaan program bedah rumah. Ia mengingatkan agar proses penetapan penerima manfaat tidak semata-mata bergantung pada usulan pemerintah desa. Dinas terkait diminta mengambil peran lebih aktif dengan melakukan verifikasi dan melihat langsung kondisi masyarakat di lapangan.
Pendekatan tersebut dinilai penting agar program benar-benar menyasar warga yang membutuhkan dan tidak berhenti pada proses administratif. Bupati bahkan mendorong perangkat daerah membangun koordinasi dengan unsur kewilayahan dan organisasi terkait untuk memperkuat identifikasi penerima.
“Saya tidak mau ada lagi rumah warga yang tidak tersentuh. Kalau perlu bekerja sama dengan PKK atau Camat terkait,” ujarnya.
Perhatian Bupati juga diarahkan pada keberadaan pengembang perumahan di Luwu Timur. Ia meminta Dinas Perkimtan segera melakukan pendataan terhadap seluruh developer, termasuk menelusuri pembangunan yang telah dilakukan serta pemenuhan kewajiban penyediaan fasilitas umum (fasum).
“Saya berikan waktu satu minggu, berikan datanya terkait bangunan yang dikerjakan dan fasumnya berapa persen. Saya tidak mau lagi sembarang orang membangun di Luwu Timur,” kata Irwan.
Selain pengawasan terhadap pembangunan perumahan, Bupati turut menaruh perhatian pada kondisi Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) Sumasang. Ia meminta laporan mengenai perkembangan fasilitas dasar, mulai dari ketersediaan air, listrik, sarana penunjang hingga kondisi lingkungan sekitar.
Menurut Irwan, fasilitas pemerintah yang diberikan kepada masyarakat harus dikelola secara baik dan layak. Status fasilitas yang disediakan secara gratis, kata dia, tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan kebersihan maupun kualitas lingkungan.
“Bagaimana airnya, listriknya dan fasilitas penunjang lainnya. Jangan karena digratiskan jadi terlihat kumuh. Jadikan percontohan bahwa semuanya sesuai, termasuk penataan halamannya,” tegasnya.
Sementara di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Bupati kembali menyoroti aspek kedisiplinan serta kebersihan lingkungan kantor. Namun, perhatian utama diarahkan pada percepatan program Satu Data Pertanian, yang dinilai penting sebagai fondasi bagi pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan pembangunan sektor pertanian.
Program tersebut sebelumnya telah disampaikan lebih dari dua bulan lalu. Karena itu, Bupati meminta perangkat daerah terkait tidak lagi menunda proses penginputan dan penyelesaian data.
“Terkait satu data pertanian yang sudah dua bulan lebih saya sampaikan. Dalam dua minggu ke depan sudah harus selesai penginputannya,” tegas Irwan.
Bagi pemerintah daerah, keberadaan data pertanian yang akurat dan terintegrasi menjadi kebutuhan penting untuk memastikan perencanaan program lebih tepat sasaran. Data tersebut juga dapat menjadi dasar dalam menentukan kebutuhan petani, mengukur potensi sektor pertanian serta merancang intervensi pemerintah secara lebih terarah.
Rangkaian sidak tersebut sekaligus memperlihatkan pola pengawasan Bupati Irwan yang menempatkan disiplin aparatur, kualitas lingkungan kerja, ketepatan sasaran program dan ketersediaan data sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari tata kelola pemerintahan. Pengawasan dilakukan secara langsung agar persoalan yang ditemukan dapat segera ditindaklanjuti oleh perangkat daerah.
Melalui langkah tersebut, Bupati menegaskan bahwa kinerja pemerintahan tidak cukup diukur dari terlaksananya sebuah program, tetapi juga dari sejauh mana program tersebut dikerjakan secara tertib, terukur dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Sidak menjadi instrumen evaluasi sekaligus dorongan bagi setiap perangkat daerah untuk bekerja lebih responsif dan bertanggung jawab sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing.
