Andika juga menanggapi adanya rekomendasi Komnas HAM yang menjadi perhatian publik. Menurutnya, rekomendasi tersebut merupakan masukan penting yang harus dihormati, khususnya terkait perlindungan hak masyarakat dan pemulihan penghidupan warga terdampak. Namun, rekomendasi Komnas HAM memiliki fungsi memberikan rekomendasi kepada penyelenggara negara dan bukan merupakan putusan pengadilan yang secara otomatis membatalkan status hukum suatu hak atas tanah.
Lebih lanjut, Andika menilai polemik Laoli tidak boleh dilepaskan dari kebutuhan pembangunan jangka panjang Kabupaten Luwu Timur.
Menurutnya, keberadaan kawasan industri Indonesia Huali Industry Park (IHIP) yang menjadi bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN) memiliki arti penting bagi masa depan daerah, terutama dalam menciptakan lapangan kerja, meningkatkan investasi, dan memperkuat hilirisasi industri nikel sebagaimana menjadi kebijakan pembangunan nasional.
“Luwu Timur setiap tahun melahirkan banyak lulusan perguruan tinggi melalui berbagai program peningkatan kualitas sumber daya manusia, termasuk Program Luwu Timur Sarjana. Kita patut mengapresiasi investasi pemerintah di bidang pendidikan. Namun, tantangan berikutnya adalah memastikan lulusan tersebut memiliki ruang untuk bekerja di daerahnya sendiri. Jangan sampai daerah ini hanya menghasilkan pengangguran intelektual karena terbatasnya lapangan pekerjaan.”
Menurutnya, pembangunan kawasan industri menjadi salah satu solusi strategis untuk meningkatkan serapan tenaga kerja lokal apabila diikuti dengan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat Luwu Timur.
“Yang harus kita kawal bukan hanya investasi masuk, tetapi juga bagaimana investasi itu benar-benar memberikan prioritas kepada tenaga kerja lokal, membuka ruang bagi UMKM, meningkatkan kompetensi masyarakat, serta memberikan manfaat ekonomi yang nyata bagi masyarakat Luwu Timur.(Red)
