Alimuddin menambahkan bahwa, Kabupaten Luwu Timur telah berhasil melaksanakan 100 persen transaksi non tunai untuk Pajak Daerah dan Belanja Daerah. Kanal pembayaran digital yang disediakan untuk Pajak Daerah sangat beragam, mencakup QRIS, ATM, m-banking, MPOS, dan e-commerce.
TP2DD Kabupaten Luwu Timur, lanjutnya, memiliki Rencana Kerja Berkelanjutan yang berfokus pada peningkatan pemahaman pegawai, literasi digital, perluasan ETPD, dan peningkatan kualitas Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemda (SAKIP).
“Berkat upaya ini, TP2DD Luwu Timur telah meraih penghargaan dari Bank Indonesia, termasuk Juara 3 TP2DD Akseleratif Kategori Pajak dan Juara 2 Kategori Retribusi se-Sulawesi Selatan pada tahun 2023,” ungkapnya.
Adapun kesimpulan dan tindak lanjut HLM TPID & TP2DD Sulsel HBKN Nataru 2025 meliputi, pelanjutan program urban farming, pelaksanaan GPM Serentak, peningkatan serapan beras SPHP bersama Bulog, memastikan kelancaran distribusi dan peningkatan kewaspadaan bencana, serta pemanfaatan BTT untuk membantu ongkos angkut komoditas.
Untuk TP2DD, tindak lanjutnya mencakup penyusunan Roadmap ETPD 2026–2029, implementasi model bisnis digitalisasi pembayaran pajak dan retribusi, mendorong ASN sebagai duta digital melalui penggunaan mobile banking dan QRIS, peningkatan penggunaan KKI dan mobile banking oleh OPD, penguatan perangkat dan regulasi pendukung, serta pengaktifan TP2DD daerah dengan keterlibatan Pincab Bank Sulselbar.
Turut hadir dari Pemkab Lutim, Plt. Kepala Bapenda, Muhammad Yusri, Kepala BKAD, Muhammad Said, Kabid Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah, Chaeruddin Arfah Mustafa, Kabag Ekbang, Ragusman Lukman Wahab, Staf Fungsional Bagian Ekonomi dan Adminstrasi Pembangunan, I Dewa Made Alit, dan Fungsional Analis Kebijakan, Ningsih. (Put/Red) (asn/ikp-humas/kominfo-sp)
