“Pemerintah daerah didorong untuk aktif menggali potensi lokal, memperluas partisipasi masyarakat, dan tidak semata bergantung pada transfer anggaran dari Pemerintah Pusat,” tegas Akmal Malik.
Sementara Wakil Bupati Luwu Timur, Hj. Puspawati Husler menilai bahwa Rakornas tersebut memberikan arah kebijakan yang jelas dalam pelaksanaan urusan pemerintahan umum di daerah.
“Melalui Rakornas ini, Pemerintah Kabupaten Luwu Timur memperoleh penguatan dalam hal sinkronisasi kebijakan dengan Pemerintah Pusat, khususnya terkait stabilitas sosial politik, penguatan ekonomi, dan ketahanan pangan. Sinergi ini penting agar program prioritas nasional dapat diterjemahkan dan dilaksanakan secara efektif di daerah,” ujar Wabup Puspawati.
Partisipasi Pemerintah Kabupaten Luwu Timur pada Rakornas ini diharapkan memperkuat koordinasi serta menambah perspektif dalam penguatan tata kelola pemerintahan, pengembangan kebijakan, dan pelaksanaan program strategis sesuai prioritas nasional serta kebutuhan daerah. (Put/Red) (rhj/ikp-humas/kominfo-sp)
