Penulis Afrianto, M.si, Kandidat Doktor ilmu Ekonomi Unhas
Bilikf4kt4.id — BERDASARKAN INMENDAGRI No. 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan RENSTRA Pemerintah Daerah Tahun 2025–2029, Pemerintah Daerah diberi waktu 40 hari pasca pelantikan untuk mendorong Ranwal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagai dokumen bahasan di DPRD.
Sebagaimana yang tertuang dalam dokumen visi, misi, dan program unggulan Naili dan Ahmad Syarifuddin, terdapat salah satu program yang menjadi sorotan hangat beberapa media lokal, yaitu Program UMKM Go Global, yang diangkat sebagai salah satu ikon pembangunan ekonomi Kota Palopo ke depan.
Di balik ambisi besar tersebut, diperlukan telaah kritis DPRD Kota Palopo yang nantinya turut membahas lebih jauh program tersebut dengan pendekatan teknokratik yang melandasinya. Sebab, strategi yang dirancang secara top down oleh pemerintah daerah terkadang mengabaikan realitas di lapangan, sehingga menyisakan ironi yang pahit.
Ambisi go global masih kurang relevan dengan kondisi UMKM Kota Palopo saat ini, sebab fondasi lokal belum kuat, sistematis, dan adil. Struktur ekonomi di Kota Palopo yang ditopang oleh usaha mikro dan kecil yang saat ini menjadi tulang punggung aktivitas ekonomi justru tidak pernah bermimpi sejauh “go global”, karena selama ini dihadapkan oleh berbagai persoalan dasar yang belum terselesaikan.
Salah satu hambatan mendasar yang dihadapi pelaku usaha mikro di Kota Palopo saat ini adalah keterbatasan akses terhadap permodalan yang aman, terjangkau, dan inklusif. Banyak pedagang kecil untuk tetap bertahan harus merogoh hasil tabungan pribadi, pinjaman dari keluarga, bahkan yang paling mengkhawatirkan bersumber dari rentenir dengan bunga harian yang memberatkan modal usaha.
Lembaga keuangan formal sering kali menolak mereka karena tidak memiliki agunan, laporan keuangan, atau identitas usaha yang memadai. Sementara itu, program kredit mikro yang tersedia, seperti KUR (Kredit Usaha Rakyat), sering kali sulit diakses oleh pelaku usaha terkecil karena prosedur yang rumit, birokrasi panjang, atau dominasi oleh pelaku usaha menengah yang lebih bankable.
