Nursih Hariani menyampaikan bahwa, Probis bukan hanya sekedar dokumen administratif melainkan alat manejemen kerja dan reformasi birokrasi yang membantu kita mengenali tumpang tindih fungsi, memperkuat kolaborasi tingkat daerah serta mempercepat mengambil keputusan berbasis data dan hasil.
Dengan demikian, kata Nursih, pemerintah bisa mewujudkan birokrasi yang lebih rensponsif, produktif, dan melayani masyarakat dengan baik.
“Saya berharap melalui kegiatan ini para peserta tidak hanya memahami konseptual tapi juga menghasilkan peta proses bisnis yang konkrit dan aplikatif dimasing-masing perangkat daerah,” ujarnya.
“Bagian organisasi Sekretariat Daerah Luwu Timur bersama biro organisasi Sulsel, saya harapkan terus melakukan pendampingan teknis dan monitoring agar penyusunan ini dapat diimplemenetasikan secara menyeluruh,” jelas Asisten III ini.
Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan efektifitas dan efesiensi tata kelola pemerintahan, menjamin keterpaduan antara perencanaan pembangunan dan pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah, dan menjadi dasar penyusunan SOP pengukuran kinerja dan perencanaan kebutuhan SDM aparatur. (Put/Red) (nor/ikp-humas/kominfo-sp)
