“Masih banyak pengajuan cuti ASN yang harus ditangguhkan karena belum memenuhi persyaratan administrasi atau belum sesuai prosedur. Oleh karena itu, kami memandang penting untuk memberikan pemahaman mengenai tata cara dan syarat pengajuan cuti agar proses administrasinya berjalan lancar,” jelasnya.
Selain memberikan sosialisasi, pada akhir sesi pertama BKPSDM Menyapa juga ditampilkan hasil presensi ASN dari masing-masing OPD. Data tersebut menjadi bahan evaluasi sekaligus laporan kepada pimpinan OPD untuk melakukan pembinaan terhadap ASN yang memiliki tingkat kehadiran rendah maupun tidak hadir tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Program BKPSDM Menyapa dilaksanakan secara daring melalui aplikasi Zoom dengan peserta yang terdiri atas para kepala subbagian maupun pengelola kepegawaian pada setiap OPD, kecamatan, dan puskesmas di Kabupaten Luwu Timur.
Sementara itu, Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian, Kinerja dan Informasi Kepegawaian BKPSDM Luwu Timur, Abdi, S.STP., M.Si., menjelaskan bahwa, program tersebut akan menjadi agenda rutin setiap bulan sebagai sarana penyampaian informasi sekaligus forum untuk mendengar berbagai persoalan kepegawaian yang dihadapi perangkat daerah.
“Untuk keberlanjutan program ini kami telah menyusun jadwal beserta materi setiap bulannya. Setiap bidang di BKPSDM akan menyampaikan materi sesuai tugas dan fungsinya, sehingga seluruh layanan dan kebijakan kepegawaian dapat dipahami dengan baik oleh seluruh ASN,” ujar Abdi.
Melalui pelaksanaan BKPSDM Menyapa secara berkelanjutan, BKPSDM Luwu Timur berharap seluruh ASN semakin memahami pentingnya administrasi kepegawaian, meningkatkan kedisiplinan, serta mampu mewujudkan nilai-nilai dasar ASN BerAKHLAK dalam pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada masyarakat. (rhj/ikp-humas/kominfo-sp) (Put/Red)
