Persiapkan Audiensi dengan Menkes, Pemkab Luwu Timur Usulkan Penguatan Rumah Sakit dan Puskesmas

Di sisi lain, RSUD I Lagaligo saat ini memiliki 189 tempat tidur, sementara berdasarkan analisis kebutuhan dengan standar WHO, kebutuhan tempat tidur di Luwu Timur diperkirakan mencapai 336 tempat tidur. Dengan demikian, masih terdapat kekurangan sekitar 147 tempat tidur.

Keterbatasan kapasitas tersebut turut berdampak pada tingginya rujukan pasien ke rumah sakit di luar daerah. Pada 2025 tercatat sekitar 1.586 rujukan pasien ke rumah sakit di luar Kabupaten Luwu Timur.

Untuk menjawab kebutuhan tersebut, Pemerintah Kabupaten Luwu Timur mengusulkan pembangunan rumah sakit baru di Kecamatan Malili serta Rumah Sakit Pratama Tipe D di Kecamatan Towuti.

Selain pengembangan rumah sakit, Pemkab Luwu Timur mengusulkan rehabilitasi berat sembilan puskesmas, yakni Puskesmas Timampu, Mahalona, Angkona, Nuha, Lampia, Burau, Mangkutana, Tomoni Timur, dan Malili.

Pemkab juga mengusulkan relokasi Puskesmas Wotu serta pembangunan Pustu di Desa Maleku, Kecamatan Mangkutana, dan Desa Kalaena, Kecamatan Kalaena. Kedua desa tersebut hingga kini belum memiliki sarana Pustu atau Poskesdes, dengan jumlah penduduk masing-masing sekitar 2.789 jiwa dan 2.458 jiwa.

Dalam rapat tersebut, Sekretaris Daerah Kabupaten Luwu Timur, Dr. Ramadhan Parade, turut memberikan penjelasan dan menjawab sejumlah pertanyaan yang disampaikan jajaran Kementerian Kesehatan terkait kondisi serta kebutuhan pelayanan kesehatan di Kabupaten Luwu Timur.

Bupati Irwan menegaskan, seluruh usulan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah untuk memperkuat sistem pelayanan kesehatan dan memastikan masyarakat di seluruh wilayah Luwu Timur memperoleh akses layanan yang lebih dekat dan memadai.

“Kami berharap pada tahun 2027 rumah sakit maupun puskesmas kami dapat memperoleh dukungan, baik untuk rehabilitasi maupun alat kesehatan. Kami terbuka terhadap skema pembiayaan yang dapat mempercepat realisasi berbagai usulan tersebut,” kata Irwan.

Dalam rapat tersebut, jajaran Kementerian Kesehatan juga meminta Pemerintah Kabupaten Luwu Timur untuk mempersiapkan seluruh administrasi dan data pendukung secara baik dan akurat.

Data yang disampaikan dalam usulan diharapkan disesuaikan dengan data yang tercatat di Kementerian Kesehatan sehingga tidak terjadi perbedaan angka maupun informasi dalam proses pembahasan dan verifikasi. (nor/ikp-humas/kominfo-sp) (Put/Red)