Malili, bilikf4kt@.id – Upaya memperkuat kualitas sumber daya manusia di Luwu Timur kembali ditegaskan melalui jalur birokrasi yang lebih terarah. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP2KB) menggelar Rapat Kerja Daerah (Rakerda) 2026, dengan satu fokus utama: memastikan program pembangunan keluarga berjalan tidak sekadar administratif, tetapi berdampak nyata.
Forum yang berlangsung di Aula Dinas Pendidikan dan Kebudayaan itu mengusung tema optimalisasi program Makanan Bergizi Gratis (MBG) 3B—sebuah pendekatan yang kini ditempatkan sebagai instrumen strategis dalam menekan persoalan mendasar, terutama stunting.
Mewakili pemerintah daerah, Asisten Administrasi Umum, Askar, membuka kegiatan dengan penekanan pada pentingnya kolaborasi lintas sektor. Ia menilai, tanpa kerja terpadu antarorganisasi perangkat daerah, program pembangunan keluarga hanya akan berhenti pada tataran kebijakan.
“Percepatan penurunan stunting harus terarah, khususnya bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non-PAUD,” ujarnya, menegaskan bahwa intervensi pemerintah kini diarahkan lebih spesifik dan terukur.
Lebih jauh, Askar menempatkan isu pengendalian penduduk dan pembangunan keluarga sebagai fondasi jangka panjang. Dalam pandangannya, kualitas generasi tidak hanya ditentukan oleh intervensi kesehatan, tetapi juga oleh peran keluarga sebagai ruang utama pembentukan nilai dan karakter.
Dari perspektif pemerintah pusat, Kepala Perwakilan Kemendukbangga/BKKBN Sulawesi Selatan, Shodiqin, menggarisbawahi dua isu krusial: pengendalian pertumbuhan penduduk dan pembangunan keluarga. Keduanya, menurut dia, tidak bisa dipisahkan karena menyangkut langsung kualitas manusia—mulai dari kesehatan ibu dan anak, peran ayah dalam pengasuhan, hingga peningkatan kualitas hidup lansia.
Sementara itu, Kepala Dinas P2KB Luwu Timur, Amrullah, menegaskan bahwa Rakerda ini bukan sekadar agenda rutin tahunan. Ia menyebut forum ini sebagai ruang konsolidasi kebijakan sekaligus titik temu komitmen lintas sektor untuk memastikan program Bangga Kencana berjalan efektif dan berkelanjutan.
Menurutnya, integrasi program MBG dengan target nasional penurunan stunting menjadi langkah krusial. Tantangan utama bukan lagi pada perencanaan, melainkan pada eksekusi—bagaimana memastikan distribusi makanan bergizi benar-benar tepat sasaran bagi kelompok rentan: ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non-PAUD.
Dalam forum tersebut juga dilakukan penyerahan dokumen Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK) 2025–2029 kepada perwakilan pemerintah provinsi. Dokumen ini menjadi penanda bahwa arah kebijakan kependudukan Luwu Timur mulai disusun lebih sistematis dan berjangka panjang.
Kehadiran unsur Forkopimda, OPD, camat, kepala puskesmas, hingga organisasi masyarakat menunjukkan satu hal: persoalan kependudukan dan kualitas keluarga tidak lagi bisa ditangani secara sektoral. Ia menuntut orkestrasi kebijakan yang solid—dan lebih penting lagi, konsistensi dalam pelaksanaannya.
Di tengah kompleksitas persoalan stunting dan kualitas generasi, Rakerda ini menjadi pengingat bahwa keberhasilan program tidak diukur dari banyaknya kegiatan, melainkan dari sejauh mana kebijakan benar-benar mengubah kondisi di lapangan. (Put/Red)
