Chaeruddin menjelaskan, rekonsiliasi merupakan salah satu instrumen penting dalam memperkuat pengawasan penerimaan daerah. Melalui rekonsiliasi, pemerintah daerah dapat memastikan kesesuaian antara data transaksi, penerimaan yang tercatat pada unit layanan, serta data penerimaan yang dilaporkan kepada pemerintah daerah.
“Rekonsiliasi tidak hanya bertujuan untuk mencocokkan data penerimaan, tetapi juga menjadi bagian dari penguatan pengawasan agar seluruh transaksi tercatat secara akurat, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan,” jelasnya.
Selain rekonsiliasi, kegiatan tersebut juga membahas optimalisasi QRIS sebagai kanal pembayaran non-tunai pada OPD pengelola Retribusi Daerah. Penggunaan QRIS diharapkan dapat mengurangi ketergantungan terhadap transaksi tunai, sehingga aliran penerimaan menjadi lebih mudah dipantau dan ditelusuri.
Penerapan pembayaran non-tunai juga memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam melakukan pembayaran retribusi daerah. Sementara dari sisi pemerintah daerah, transaksi digital dapat mendukung pencatatan penerimaan yang lebih cepat, akurat, transparan, dan terdokumentasi.
Penguatan transaksi digital tersebut menjadi bagian penting dari implementasi ETPD di Kabupaten Luwu Timur. Dengan semakin luasnya penggunaan kanal pembayaran non-tunai, pemerintah daerah diharapkan mampu meningkatkan efektivitas pengawasan sekaligus mempersempit ruang terjadinya ketidaksesuaian antara transaksi yang diterima, dicatat, dan dilaporkan.
Melalui kegiatan capacity building ini, Bapenda Luwu Timur mendorong seluruh OPD pengelola PAD untuk memperkuat rekonsiliasi penerimaan, meningkatkan ketepatan pelaporan, serta mengoptimalkan penggunaan QRIS dalam setiap transaksi yang memungkinkan dilakukan secara non-tunai.
Upaya tersebut diharapkan dapat memperkuat transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi pengelolaan PAD, sekaligus mendukung pencegahan kebocoran penerimaan dan percepatan transformasi digital tata kelola keuangan daerah di Kabupaten Luwu Timur. (ikp-humas/kominfo-sp) (Put/Red)
