Malili, bilikf4kt@.id — Pemerintah Kabupaten Luwu Timur menegaskan arah kebijakan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 harus tetap berpijak pada kebutuhan masyarakat, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta efektivitas pelaksanaan program pembangunan.
Penegasan tersebut disampaikan Wakil Bupati Luwu Timur, Hj. Puspawati Husler, saat membacakan Jawaban Bupati atas Pandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Perubahan APBD 2026 dalam Rapat Paripurna DPRD Luwu Timur, Senin (7/9/2026).
Agenda yang berlangsung di Ruang Paripurna DPRD Luwu Timur itu dipimpin Ketua DPRD Ober Datte, didampingi Ketua Komisi I DPRD Lutim Sukman Sadike. Rapat turut dihadiri anggota DPRD, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), serta jajaran Pemerintah Kabupaten Luwu Timur.
Dalam penyampaiannya, Puspawati memberikan apresiasi terhadap catatan dan masukan yang disampaikan lima fraksi. Menurutnya, pandangan Fraksi NasDem, PAN, Golkar, Gerakan Persatuan Rakyat, dan PDI Perjuangan merupakan bagian penting dalam proses pembahasan anggaran daerah.
Ia menilai pandangan tersebut menunjukkan adanya perhatian dan tanggung jawab legislatif terhadap penyelenggaraan pemerintahan sekaligus memberikan ruang bagi pemerintah untuk memperbaiki dan mempertajam pelaksanaan kebijakan pembangunan.
“Pemandangan umum yang disampaikan oleh seluruh fraksi telah mencerminkan adanya perhatian dan kepedulian serta tanggung jawab yang tinggi, dengan memberikan saran yang konstruktif, objektif, dan rasional,” kata Puspawati.
Sejumlah isu strategis menjadi perhatian pemerintah dalam memberikan jawaban tersebut. Menanggapi Fraksi NasDem, pemerintah menjelaskan bahwa penyusunan prioritas pembangunan sarana pendidikan dilakukan dengan mengacu pada data dan kebutuhan yang dihimpun melalui aplikasi Satu Data Pendidikan.
Untuk kondisi SDN 209 Mantaipi, pemerintah masih menunggu hasil kajian struktur bangunan sebagai dasar menentukan langkah penanganan yang tepat. Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa intervensi terhadap fasilitas pendidikan diarahkan berdasarkan kebutuhan dan kondisi faktual, bukan semata berdasarkan usulan tanpa kajian.
Sementara kepada Fraksi PAN, pemerintah memaparkan sejumlah langkah untuk memperkuat kapasitas fiskal sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat. Optimalisasi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) menjadi salah satu instrumen yang akan diperkuat dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Selain aspek pendapatan daerah, pemerintah juga menempatkan pelayanan kesehatan, pertanian, pembangunan infrastruktur, serta peningkatan pelayanan PDAM sebagai bagian dari agenda prioritas. Program Spesialis Juara disebut sebagai salah satu upaya memperluas akses masyarakat terhadap layanan kesehatan.
Menjawab Fraksi Golkar, Puspawati menyampaikan bahwa pemerintah tidak hanya mengejar besarnya serapan anggaran, tetapi juga memastikan pelaksanaan belanja berjalan sesuai perencanaan. Untuk itu, monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan perangkat daerah dilakukan secara berkala guna mengidentifikasi hambatan sekaligus mempercepat realisasi program.
Adapun kepada Fraksi Gerakan Persatuan Rakyat, pemerintah kembali menegaskan tiga sektor yang menjadi fondasi pelayanan kepada masyarakat, yakni pendidikan, kesehatan, serta penyediaan sarana dan prasarana. Ketiganya dinilai memiliki keterkaitan langsung dengan peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat.
Sedangkan dalam merespons Fraksi PDI Perjuangan, pemerintah menempatkan Perubahan APBD bukan sekadar proses penyesuaian angka-angka anggaran, tetapi sebagai ruang untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja perangkat daerah.
Puspawati menekankan pentingnya pengawasan secara bersama antara pemerintah daerah, DPRD, dan Inspektorat. Pada saat yang sama, anggaran harus diarahkan kepada program yang memiliki tingkat urgensi tinggi dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Sikap tersebut menjadi penting agar perubahan anggaran tidak berhenti pada persoalan administratif, tetapi benar-benar menghasilkan perbaikan dalam pelaksanaan pembangunan. Dengan pengawasan yang lebih kuat dan penentuan prioritas yang terukur, pemerintah berharap setiap rupiah anggaran daerah dapat memberikan manfaat yang optimal.
Pembahasan Perubahan APBD 2026 pun menjadi bagian dari proses menjaga kesinambungan pembangunan Luwu Timur, dengan menempatkan kebutuhan masyarakat sebagai orientasi utama. Pemerintah dan DPRD diharapkan terus menjaga komunikasi dan sinergi agar kebijakan anggaran yang ditetapkan mampu menjawab persoalan aktual sekaligus memperkuat fondasi pembangunan daerah ke depan. (Put/Red)
