Luwu Timur, bilikf4kt@.id — Aspirasi nelayan yang disampaikan melalui kanal Lapor Pak Bupati mendapat respons cepat dari Pemerintah Kabupaten Luwu Timur. Dinas Perikanan Kabupaten Luwu Timur bersama pihak Syahbandar turun langsung ke Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Wotu, Desa Bawalipu, Jumat (7/8/2026).
Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya Dinas Perikanan mendekatkan pelayanan administrasi kepada masyarakat pesisir. Salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah proses penerbitan pas kecil, dokumen yang diperlukan dalam perpanjangan rekomendasi pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi bagi nelayan.
Tidak menunggu seluruh proses administrasi berlangsung di kantor, petugas melakukan pendataan dan pengukuran fisik kapal secara langsung di kawasan TPI Wotu. Pelayanan dengan pola on-site tersebut diharapkan dapat membantu nelayan menghemat waktu sekaligus mempercepat proses pemenuhan dokumen administrasi kapal.
Kepala Bidang Perikanan Tangkap Dinas Perikanan Luwu Timur, Padli, mengatakan kehadiran petugas di lapangan merupakan bentuk respons terhadap kebutuhan nelayan sekaligus upaya memastikan persoalan administrasi dapat diselesaikan secara lebih efektif.
“Jadi kami turun ke lapangan bersama Syahbandar, jemput bola ke lapangan,” ujar Padli saat melakukan peninjauan di TPI Wotu.
Menurutnya, kepemilikan pas kecil tidak semata-mata berkaitan dengan kelengkapan dokumen. Administrasi tersebut menjadi bagian penting dalam penataan armada perikanan tangkap sekaligus mendukung ketepatan sasaran dalam penyaluran BBM bersubsidi.
Dengan administrasi kapal yang tertib dan data yang tervalidasi, pemerintah memiliki dasar yang lebih kuat dalam memastikan fasilitas subsidi diberikan kepada nelayan yang memenuhi ketentuan.
Bagi nelayan Wotu, persoalan administrasi selama ini tidak hanya berkaitan dengan kelengkapan dokumen, tetapi juga waktu dan jarak. Proses pengurusan yang harus dilakukan secara mandiri dapat menjadi kendala tersendiri bagi masyarakat pesisir yang sebagian besar waktunya bergantung pada aktivitas melaut.
Karena itu, kehadiran petugas langsung di TPI dinilai memberikan kemudahan. Nelayan dapat mengikuti proses pendataan dan pengukuran kapal di lokasi tanpa harus berulang kali mendatangi kantor pelayanan.
Salah seorang perwakilan nelayan, Enal, mengapresiasi langkah tersebut. Menurutnya, pelayanan langsung di lokasi sangat membantu, terutama bagi nelayan yang terkendala jarak dan waktu.
“Kami merasa terbantukan dengan kegiatan ini, karena jarak yang jauh. Selain itu, pengurusan yang biasanya lama jadi singkat,” tutur Enal.
Apresiasi juga disampaikan nelayan lainnya yang berada di TPI Wotu. Mereka menilai pola pelayanan langsung seperti ini memberikan manfaat nyata karena proses yang sebelumnya membutuhkan waktu lebih panjang dapat dilakukan lebih dekat dengan tempat aktivitas mereka.
Bagi Dinas Perikanan Luwu Timur, langkah tersebut tidak berhenti pada penyelesaian persoalan administratif. Pendataan dan pengukuran kapal secara langsung juga menjadi bagian dari upaya membangun tata kelola perikanan tangkap yang lebih tertib, akurat, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Sinergi dengan pihak Syahbandar menjadi bagian penting dalam proses tersebut. Melalui koordinasi lintas instansi, pelayanan administrasi dapat dilakukan secara lebih terarah dengan tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku.
Ke depan, pola pelayanan yang lebih proaktif seperti ini diharapkan dapat terus dikembangkan untuk menjawab kebutuhan masyarakat pesisir. Pemerintah tidak hanya dituntut hadir ketika persoalan muncul, tetapi juga mampu menghadirkan pelayanan yang lebih dekat, cepat, dan tepat sasaran.
Bagi nelayan Wotu, percepatan proses pas kecil bukan sekadar persoalan dokumen. Kelancaran administrasi turut menentukan kepastian mereka dalam memperoleh rekomendasi BBM bersubsidi dan menjalankan aktivitas melaut.
Melalui langkah jemput bola tersebut, Dinas Perikanan Luwu Timur menunjukkan bahwa penataan administrasi dan peningkatan pelayanan kepada nelayan dapat berjalan beriringan. Tertib dokumen tetap dijaga, sementara akses masyarakat terhadap pelayanan publik terus dipermudah (Put/Red)
