Luwu Timur, bilikf4kt@.id – Wakil Bupati Luwu Timur, Hj. Puspawati Husler menghadiri Rapat Paripurna DPRD Lutim terkait penyampaian Jawaban Bupati atas Pemandangan Umum Fraksi-fraksi Terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, di Ruang Rapat Paripurna DPRD, Malili, Senin (06/07/2026).
Rapat tersebut dipimpin Ketua DPRD, Ober Datte, didampingi Wakil Ketua I, Jihadin Paruge, dan Wakil Ketua II, Hj. Harisah Suharjo. Turut hadir Kementerian Agama, Sekretaris Daerah, Dr. Ramadhan Pirade, anggota DPRD Lutim, para Asisten dan Staf Ahli, para kepala OPD dan peserta sidang lainnya.
Dalam penyampaiannya, Wabup Puspawati mengungkapkan bahwa, keuangan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025 merupakan opini WTP yang ke-14 kali. Prestasi ini bukan semata-mata keberhasilan Pemerintah Daerah, melainkan merupakan hasil kerja keras, komitmen, dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan, termasuk DPRD Kabupaten Luwu Timur.
Menurutnya, WTP bukanlah tujuan akhir, melainkan sebuah indikator bahwa pengelolaan keuangan daerah telah disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan serta memenuhi prinsip-prinsip akuntabilitas.
Selanjutnya, Wabup Puspawati menyampaikan tanggapan atas berbagai masukan dan pandangan yang disampaikan fraksi-fraksi DPRD terhadap Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.
Menanggapi pandangan Umum Fraksi PAN, yang disampaikan oleh Nurchalis Azis terkait ketergantungan terhadap dana transfer pusat masih cukup tinggi, Pemerintah Daerah menyadari bahwa peningkatan PAD merupakan salah satu faktor penting dalam memperkuat kapasitas fiskal daerah.
“Oleh karena itu, seluruh perangkat daerah penghasil pendapatan akan terus didorong untuk melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah melalui optimalisasi pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan aset daerah, serta pemanfaatan potensi ekonomi lokal secara lebih maksimal,” ungkapnya.
Terhadap pandangan Fraksi NASDEM, yang disampaikan oleh Suwati terkait SILPA sebesar Rp 21,6 miliar lebih Tahun 2025, merupakan, sisa Kas Dari Dana BLUD, BOS, BOK, FKTP dan Kas Daerah. SILPA Tahun 2025 akan menjadi bahan dan pembenahan perencanaan Pembangunan kedepan dan memaksimalkan arah kebijakan perencanaan anggaran agar tidak terjadi SILPA anggaran di tahun berikutnya.
